Polwan Dilarang Berjilbab, lalu bagaimana dengan HAM ?

polwan berjilbabsumber : http://birohmah.unila.ac.id/

polwan berjilbab
sumber : http://birohmah.unila.ac.id/

Oleh : Qonita Rizqi Darmawana

Bahwasanya fenomena jilbab polwan ini menimbulkan polemik dalam diri POLRI sendiri. Baru seminggu saja pelegalan polisi wanita dibolehkan untuk berjilbab sudah kemudian ada larangan berupa TR (Telegram Rahasia) yang melarang penggunaan jilbab pada polisi wanita. Sangat miris memang, Negara Indonesia yang ‘katanya’ adalah Negara hukum, tetapi HAM (Hak Asasi Manusia) pun tetap dilanggar.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ini sangat jelas menyebutkan bahwa seorang polisi wanita pun juga memiliki hak untuk berjilbab, beribadah sesuai dengan agamanya, dapat memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Pernyataan Wakapolri Komjen Oegroseno terkait jilbab Polwan mendapat kecaman dari kalangan DPR. Kalangan legislatif meminta Wakapolri tidak bicara sembarangan terkait penggunaan jilbab Polwan. Sebelumnya, Oegroseno menyatakan jika para polwan tetap bersikukuh ingin menggunakan jilbab maka mereka dapat meminta kepada atasannya agar sementara diperbantukan di bawah kendali operasi (BKO) Polda Aceh (Republika, 6/12).

Sungguh sangat ironi sekali, para penegak hukum yang malah terkesan tidak peduli akan hukum. Dengan berdalih bahwa POLRI tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memfasilitasi adanya pembelian jilbab polwan. Alasan tersebut bolehlah kita bandingkan, dengan pembelian “anjing pelacak POLRI” sebesar 16 miliar. Bila dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian jilbab polwan, dana sebesar 16 miliar tersebut mampu untuk dibelikan jilbab sebanyak 266.666 buah (asumsi harga jilbab Rp 60.000). Pastinya kita pun meyakini, banyak polwan yang rela merogoh kantongnya sendiri demi membeli jilbab. Jadi bukanlah alasan karena keterbatasan biaya.

Sesuai dengan perintah pada agama, “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ (QS. Al Ahzab : 59). Sangat jelas dikatakan dalam Pancasila (sila pertama) “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu berarti setiap warga Negara Indonesia (termasuk polwan) memiliki hak untuk memeluk agama dan berhak beribadah menaati perintah agamanya. HAM (Hak Asasi Manusia) ada semenjak manusia tersebut terlahir ke dunia dan baru akan hilang masa berlakunya apabila manusia tersebut telah meninggal dunia. Niat baik, hendaknya tidak di tunda-tunda. Karena kebaikan yang kita lakukan tentunya akan kembali pada diri kita sendiri.

Wallahua’lam bi showab.

 

 

Dukung terus polwan untuk berjilbab, dengan hastag #DukungPolwanBerjilbab

 

Jaringan Muslimah FSLDK Indonesia